Agus Sanusi Ikuti Rapat Pengawasan Pengendalian Inflasi Daerah secara Virtual
Kuala Tungkal, Mediator
Mewakili Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Ir.H.Agus Sanusi,M.Si, mengikuti Rapat Pengawasan Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual, bertempat di Ruang Rapat Bupati, Selasa (23/08/2022).
Turut hadir mengikuti zoom meeting tersebut, Kepala OPD, Para Kabid dan Kabag dilingkup Pemerintahan Setda Tanjab Barat, serta tamu undangan lainnya.
Rapat yang dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2022.
Mendagri Tito Karnavian, dalam arahannya mengatakan, musibah pandemi Covid-19 yang tengah terjadi di dunia berdampak luas terhadap kegiatan lintas nasional maupun lintas negara yang melambat sehingga berpengaruh bagi kehidupan ekonomi bangsa.
“Di Indonesia sering mengalami banyak kesulitan dalam menjaga stabiltas kegiatan ekonomi seperti krisis pangan dan energi. Krisis pangan dan energi ini memicu tekanan Inflasi dan perlambatan ekonomi negara mitra dagang. Yang mana di Indonesia sendiri inflasi pangan meningkat sementra inflasi energi masih rendah,” ucapnya.
Ia meminta kepada gubernur dan bupati/wali kota untuk menyusun peta jalan dan rencana aksi penyelenggaraan pengendalian inflasi daerah yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. Tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berdasarkan Kepmendagri Nomor 500.05-8135 tanggal 2 Oktober 2017, tugas TPID provinsi diantaranya melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya serta jasa pada tingkat provinsi.
Selain itu, menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional, memperkuat sistem logistik pada tingkat provinsi, melakukan koordinasi dengan TPIP dan TPID kabupaten/kota serta melakukan langkah lainnya dalam penyelesaian hambatan/permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi.
Meskipun demikian, ia sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia jauh lebih baik dibandingkan negara berkembang dan negara maju lainnya. Maka dari itu Pemerintah Pusat maupun Daerah saat ini harus tetap berkerjasama melakukan berbagai trobosan-trobosan dalam menahan lajunya inflasi. Salah satunya dengan cara melakukan penghematan sumber energi yang ada sehingga tercukupi kemudian mengalokasikan dana bantuan sosial tepat guna dan tepat sasaran serta membuat sistem pemantau pasar, kebutuhan dan harga pasokan barang.
Sementara itu, dalam wawancaranya Sekretaris Daerah Ir.H.Agus Sanusi,M.Si menyampaikan bahwa rapat pada hari ini dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat dan kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah.
“Tadi sudah banyak sekali yang disampaikan oleh bapak Mendagri terkait Inflasi, dan ada banyak faktor-faktor baik internal maupun eksternal , untuk itu kita harus mengantisipasi,” ungkapnya.
Ia menambahkan, sesuai arahan arahan dari Mendagri bahwa nanti akan diminta laporan setiap hari untuk seluruh kabupaten/kota untuk memantau langsung perkembangan harga-harga kenaikan Inflasi ini.
“Kita juga diminta mengantisipasi untuk melakukan intervensi terhadap peningkatan harga, salah satunya intervensi terhadap transportasi bahan pangan, sehingga harga dan ketersediaan dapat terjangkau,”tambahnya.
(adl)
