DPRD dan Pemkab Batang Hari Sepakati Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025
Batang Hari, Mediator
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa 21 Juli 2026.
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Batang Hari Rahmad Hasrofi didampingi Wakil Ketua I Elfrista Nopsiamti, Wakil Ketua II Muhammad Firdaus dan Sekretaris Dewan Muhammad Ali. Penandatanganan berita acara dilakukan oleh Wakil Bupati Batang Hari Bakhtiar dan disaksikan para tamu undangan.
Anggota Badan Anggaran DPRD Batang Hari, Azizah menyampaikan bahwa Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 harus menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran dalam penyusunan APBD tahun-tahun berikutnya.
DPRD juga menyarankan Pemerintah Daerah untuk memperkuat aspek pengawasan internal mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Penguatan dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi pendampingan oleh Inspektorat Batang Hari tanpa memberikan toleransi terhadap pelanggaran dalam bentuk apapun.
Sementara itu Wakil Bupati Batang Hari Bakhtiar mengapresiasi dedikasi DPRD yang telah bekerja sesuai tahapan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ia juga menyampaikan seluruh laporan keuangan Pemkab Batang Hari tahun 2025 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Jambi.
Wakil Bupati Batang Hari Bakhtiar mengapresiasi dinamika pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 yang berlangsung di DPRD.
Ia menegaskan seluruh masukan dari dewan akan menjadi motivasi untuk menyempurnakan pengelolaan keuangan daerah.
“Kami berkomitmen agar opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari BPK dapat terus kita pertahankan di tahun-tahun mendatang,” ujar Bakhtiar.(ADV)
