DAERAHEKONOMIPEMBANGUNAN

Bupati Anwar Sadat Paparkan Capaian dan Tantangan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Validasi Eksternal IPKD 2025

Kuala Tungkal, Mediator

Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., mengikuti kegiatan Validasi Eksternal Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2025, tahun ukur 2026, yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bupati Tanjung Jabung Barat. Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Bapperida, Kepala BKAD, Inspektur, Kepala Bapenda atau yang mewakili, serta sejumlah pejabat dan undangan lainnya.

Validasi eksternal ini merupakan bagian dari tahapan penilaian IPKD bagi pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang memperoleh predikat baik maupun nilai tertinggi, baik di tingkat regional maupun provinsi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan kesesuaian data dan capaian kinerja pengelolaan keuangan daerah berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

Dalam paparannya, Bupati Anwar Sadat menyampaikan bahwa keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang sehat, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah yang baik merupakan fondasi utama dalam mendukung keberhasilan pembangunan serta mewujudkan visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yakni Berkah Madani.

Lebih lanjut, Bupati memaparkan gambaran pengelolaan keuangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025, khususnya dari aspek ketepatan regulasi. Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah senantiasa memastikan seluruh tahapan siklus penganggaran berjalan sesuai ketentuan dan tepat waktu.

“Proses ini merupakan hasil sinergi dan pembahasan yang sangat intensif, yang dilakukan melalui kurang lebih 20 kali rapat antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD,” ungkapnya.

Selain itu, dari sisi kelembagaan dan regulasi, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus menjaga konsistensi tata kelola keuangan daerah melalui berbagai instrumen kebijakan, mulai dari Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Surat Keputusan (SK), hingga Surat Edaran Bupati. Pada tahun 2025, kebijakan tersebut secara khusus diarahkan untuk memperkuat pengendalian kualitas belanja dan pengelolaan kas daerah.

Bupati menyebutkan, konsistensi dalam penerapan tata kelola keuangan tersebut tercermin dari sejumlah capaian positif. Di antaranya, capaian pada area Perencanaan sebesar 95,51 persen dan Penganggaran sebesar 90,09 persen dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, serta keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sebanyak delapan kali berturut-turut.

Meski demikian, Bupati mengakui bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian dan segera ditangani.

Ia mengungkapkan, setidaknya terdapat tiga tantangan utama yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pertama, masih tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat serta adanya potensi kebocoran penerimaan daerah akibat proses pemungutan pajak dan retribusi yang masih dilakukan secara manual.

Kedua, belum optimalnya pemerataan realisasi penyerapan anggaran pada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), yang cenderung menumpuk pada Triwulan III dan Triwulan IV. Ketiga, masih adanya keterlambatan dalam proses konsolidasi data keuangan dan aset daerah.

Berbagai tantangan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk terus melakukan pembenahan dan penguatan sistem pengelolaan keuangan, sehingga pelaksanaan anggaran dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. (sls)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *