Hampir Tiga Bulan, Laporan Dugaan Penganiayaan terhadap Penyandang Disabilitas Belum Jelas
Jambi, Mediator
Penanganan laporan dugaan penganiayaan terhadap Joni, seorang penyandang disabilitas, menjadi sorotan setelah hampir tiga bulan dilaporkan ke kepolisian tanpa perkembangan yang dinilai signifikan. Dalam perkara tersebut, seorang purnawirawan perwira menengah Polri berinisial MT disebut sebagai pihak terlapor.
Joni berharap laporan yang telah disampaikannya kepada kepolisian dapat segera ditindaklanjuti sehingga memperoleh kepastian hukum atas dugaan kekerasan fisik yang dialaminya.
Menurut Joni, hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai perkembangan penanganan laporan tersebut, termasuk langkah-langkah hukum yang telah dilakukan oleh penyidik.
Kondisi itu menambah beban yang harus dihadapinya sebagai penyandang disabilitas. Ia berharap keterbatasan fisik yang dimilikinya tidak menjadi hambatan dalam memperoleh perlindungan dan akses terhadap keadilan.
“Saya ini penyandang disabilitas. Untuk menjalani aktivitas sehari-hari saja sudah sulit, sekarang saya juga harus memperjuangkan keadilan atas kekerasan yang saya alami. Laporan saya seperti jalan di tempat dan belum ada kejelasan sampai hari ini,” ujar Joni saat ditemui tim Mediator, Rabu (18/11/2026).
Minta Kepolisian Berikan Kepastian Hukum
Belum adanya perkembangan yang diketahui oleh pihak pelapor setelah hampir tiga bulan membuat Joni mempertanyakan proses penanganan perkara tersebut. Ia berharap kepolisian dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai tahapan penanganan laporan, termasuk apabila terdapat kendala dalam proses penyelidikan maupun penyidikan.
Dalam perkara dugaan penganiayaan, keberadaan bukti medis, hasil visum, serta keterangan saksi merupakan sejumlah aspek yang dapat menjadi bahan bagi penyidik untuk mendalami peristiwa yang dilaporkan.
Karena itu, transparansi mengenai perkembangan penanganan perkara menjadi penting agar pelapor memperoleh informasi yang jelas sekaligus memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan.
Status MT sebagai purnawirawan perwira menengah Polri juga menjadi perhatian dalam perkara ini. Meski demikian, latar belakang maupun pangkat terakhir seseorang tidak seharusnya memengaruhi objektivitas penegakan hukum. Setiap laporan masyarakat perlu ditangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti.
Perlindungan Penyandang Disabilitas Jadi Perhatian
Penanganan kasus ini juga berkaitan dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Regulasi tersebut memberikan jaminan perlindungan hak penyandang disabilitas, termasuk hak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, serta perlakuan yang merendahkan martabat manusia.
Dalam konteks penegakan hukum, penyandang disabilitas juga perlu mendapatkan akses yang setara terhadap proses peradilan, termasuk kemudahan komunikasi, pendampingan, dan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
Oleh karena itu, penanganan laporan Joni diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara, tetapi juga memperhatikan prinsip kesetaraan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
Kepolisian Diharapkan Berikan Penjelasan
Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak kepolisian yang menangani laporan Joni mengenai perkembangan perkara maupun kendala yang dihadapi dalam proses penanganannya.
Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak kepolisian terkait tahapan penanganan laporan tersebut. Konfirmasi juga perlu dilakukan kepada MT atau pihak yang mewakilinya guna mendapatkan penjelasan dan tanggapan atas dugaan yang dilaporkan.
Keterangan dari seluruh pihak diperlukan untuk memastikan pemberitaan berlangsung secara berimbang dan tidak mengabaikan asas praduga tak bersalah.
Joni berharap kepolisian dapat memberikan kepastian mengenai tindak lanjut laporannya. Baginya, proses hukum yang transparan dan profesional menjadi harapan utama agar dugaan penganiayaan yang dialaminya dapat ditangani secara adil tanpa dipengaruhi latar belakang maupun status sosial pihak-pihak yang terlibat. (ion)
