Pj Bupati Tebo Menghadiri Business Matching IV di Bali

• Percepatan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri

Bali, Mediator

Pj Bupati Tebo H. Aspan, ST menghadiri Business Matching IV Percepatan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri oleh Kementrian /Lembaga Pemerintah Daerah dan BUMN, bertempat di Bali Nusa Dua Convention Center , 06 – 07 Oktober 2022.

Business Matching IV Dibuka secara resmi oleh Mentri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan. Dan ditutup oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jendral Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., Jum’at (07/10/2022).

Sebelum memulai sambutannya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta kepada seluruh tamu undangan untuk menundukkan kepala sejenak guna mendoakan seluruh korban peristiwa di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur.

Usai berdoa, dalam sambutannya Sigit berharap, kegiatan ini diharapkan mampu mendorong Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Saya berharap kegiatan Business Matching tahap IV dapat mendukung gerakan bangga buatan Indonesia dan menjadikan produk dalam negeri menjadi tuan di rumah sendiri dengan cara meningkatkan realisasi belanja produk dalam negeri pada akhir tahun 2022 dan tentunya juga mempersiapkan program pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2023,” kata Sigit di awal sambutannya.

Sigit menjelaskan, semangat diselenggarakannya kegiatan ini untuk mewujudkan target dari Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) soal belanja APBN dan APBD 2022 untuk produk dalam negeri yang berfokus pada pembelian barang atau jasa usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi, sebagaimana yang tertuang dalam Inpres Nomor 2 tahun 2022.

“Guna menyukseskan capaian target tersebut, Polri menyelenggarakan kegiatan Business Matching yang merupakan salah satu wadah untuk menjembatani antara para pelaku usaha dalam negeri dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan BUMN,” ujar Sigit.

Sigit berharap para pelaku usaha dalam negeri dapat mengenalkan produk unggulannya. Kemudian, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN dapat menjelaskan secara spesifik apa saja yang dibutuhkan. Lalu, pelaku usaha dalam negeri dapat mengembangkan produk unggulannya sesuai dengan kebutuhan dan mampu memenuhi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) sebagaimana telah diatur dalam RPJMN 2020-2024 bahwa nilai TKDN ditargetkan mencapai sebesar 43,3 persen pada 2020 dan naik menjadi 50 persen pada 2024.

Dia mengungkapkan, Business Matching tahap I, II, dan III telah menghasilkan komitmen belanja produk dalam negeri oleh kementerian/lembaga, pemda, dan BUMN yang sudah terealisasi sebesar 49,83 persen.

“Angka capaian realisasi tersebut telah melampaui target sebagaimana yang ditetapkan oleh Bapak Presiden. Namun tentunya kita tidak boleh cepat berpuas hati, karena kita harus terus mendorong Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” ucap Sigit.

Menurutnya, meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional sangat penting untuk terus dikawal. Sebab, lanjutnya, Presiden Jokowi sudah menyampaikan terkait ketidakpastian yang tinggi di tingkat perekonomian global. Salah satu faktornya adalah konflik Rusia dan Ukraina yang melahirkan potensi krisis pangan dan energi, berujung pada ancaman krisis ekonomi di semua negara.

Pemerintah Indonesia, katanya, sudah melakukan antisipasi akan potensi ancaman yang dapat terjadi. Menurutnya, hal itu dilakukan dengan upaya gencarnya transformasi ekonomi. Bahkan, dengan adanya upaya keras dari pemerintah dan dukungan seluruh elemen masyarakat, saat ini Indonesia menjadi negara yang mampu bertahan di tengah tantangan gejolak ekonomi global. Atas hal itu, PBB memberikan kepercayaan terhadap Indonesia sebagai Champions dari Global Crisis Response Group untuk penanganan krisis global, baik krisis pangan, energi, maupun keuangan.

Guna semakin menguatkan pertumbuhan perekonomian nasional, Sigit juga menegaskan soal perlunya mendorong UMKM untuk menghasilkan produk dalam negeri yang memiliki kualitas lebih baik dan mampu bersaing dengan produk luar lainnya.

“Hal ini tentunya sangat penting karena UMKM memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM berkontribusi terhadap PDB sebesar 61,97 persen atau senilai Rp 8.573,89 triliun. Sekali lagi saya tegaskan, mari kita tingkatkan realisasi penggunaan produk dalam negeri disertai peningkatan kualitas produk dalam negeri, khususnya bagi UMKM. Kita harus mampu membangun ekonomi nasional yang mandiri dan tanpa ketergantungan dengan negara-negara lainnya. Ingat, kita harus mampu merubah paradigma Indonesia dari negara konsumen, menjadi negara produsen,” tutupnya.

(bas)