Jalan Ade Irma Suryani Jambi Jadi “Jalur Merah”, Akses di Belakang Kantor Gubernur Ancam Keselamatan
Kota Jambi , Mediator
Kondisi Jalan Ade Irma Suryani Nasution, yang berada tepat di belakang Kantor Gubernur Jambi hingga kawasan belakang Bank 9 Jambi, menjadi sorotan. Jalan yang menjadi salah satu akses penting masyarakat tersebut dinilai tidak lagi sebanding dengan tingginya volume kendaraan yang melintas setiap hari.
Berada di wilayah RT 24, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Telanaipura, jalan tersebut relatif sempit dan diapit permukiman warga. Kondisi semakin rawan karena jalur ini tidak hanya dilalui sepeda motor dan mobil pribadi, tetapi juga kendaraan berukuran besar, termasuk kendaraan logistik roda 10.
Jalan Sempit, Risiko Kecelakaan Tinggi
Keterbatasan badan jalan membuat kendaraan berukuran besar harus berpapasan dengan kendaraan lain dalam ruang yang sangat terbatas. Kondisi tersebut diperparah dengan posisi rumah warga yang berada dekat dengan badan jalan.
Minimnya ruang gerak dan jarak pandang pengemudi dinilai meningkatkan risiko kecelakaan. Warga dan pengguna jalan menyebut kawasan tersebut kerap terjadi insiden antar-kendaraan, sehingga mulai dipandang sebagai salah satu titik yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Persoalan tersebut bukan hanya menyangkut kelancaran lalu lintas, tetapi juga berkaitan langsung dengan keselamatan warga yang tinggal dan beraktivitas di sepanjang jalan.
Desakan Pelebaran dan Penataan Aset
Masyarakat berharap Pemerintah Kota Jambi dan Pemerintah Provinsi Jambi segera mencari solusi permanen, salah satunya melalui pelebaran jalan serta penataan kembali kawasan di sepanjang jalur tersebut.
Desakan itu semakin menguat dengan adanya informasi bahwa lahan di sejumlah bagian bahu jalan merupakan aset pemerintah daerah. Namun, penataan dan pemanfaatan aset tersebut perlu dilakukan secara transparan serta mempertimbangkan kondisi sosial warga yang berpotensi terdampak.
Jika pelebaran jalan membutuhkan penertiban atau pembebasan lahan, pemerintah diharapkan menempuh pendekatan yang humanis, termasuk memberikan kepastian mengenai status lahan, mekanisme penataan, serta solusi atau relokasi yang layak bagi masyarakat terdampak.
Selain pelebaran, pemerintah juga dinilai perlu mempertimbangkan pembatasan tonase kendaraan yang melintas sebagai langkah jangka pendek untuk mengurangi risiko kecelakaan dan menjaga kondisi infrastruktur.
Jalan Ade Irma Suryani berada di kawasan yang berdekatan dengan pusat pemerintahan Provinsi Jambi. Karena itu, kondisi jalan tersebut dinilai ironis apabila terus dibiarkan tanpa penanganan yang jelas.
Masyarakat berharap pemerintah tidak menunggu terjadinya korban jiwa sebelum mengambil langkah konkret.
Keselamatan pengguna jalan dan warga sekitar semestinya menjadi prioritas utama dalam penataan kawasan tersebut.
(ion)
