HUT ke-69 Provinsi Jambi : Jejak Sejarah, Arah Pembangunan, dan Tantangan di Usia Matang

Jambi, Mediator

Tanggal 6 Januari 2026 menandai hari jadi ke-69 Provinsi Jambi, sebuah usia yang menempatkan provinsi di “fase matang”: capaian pembangunan makin terlihat, tetapi problem struktural—ketergantungan komoditas, tata kelola, hingga kriminalitas berbasis sumber daya—masih menuntut jawaban yang tegas dan terukur.

Dari Keresidenan ke Provinsi : Sejarah Singkat yang Menentukan 6 Januari

Sejarah administratif Jambi bergerak dari masa Kesultanan, lalu menjadi Keresidenan pada era kolonial setelah gugurnya Sultan Thaha Saifuddin (1904), dilanjutkan pendudukan Jepang, hingga awal kemerdekaan ketika Sumatera sempat menjadi satu provinsi besar.

Momentum penetapan 6 Januari 1957 lahir dari dinamika politik lokal. Dalam sidang pleno Badan Kongres Rakyat Djambi (BKRD) dini hari, Keresidenan Jambi ditetapkan secara de facto sebagai daerah otonomi tingkat I yang berhubungan langsung dengan pemerintah pusat. Belakangan, penguatan hukum datang melalui UU Darurat No. 19 Tahun 1957 dan penetapannya menjadi undang-undang lewat UU No. 61 Tahun 1958.
Dengan pertimbangan asal-usul pembentukannya, tanggal 6 Januari 1957 akhirnya ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Jambi (antara lain dirujuk dalam Perda Provinsi Djambi No. 1 Tahun 1970).

Politik dan Pemerintahan: Konsolidasi Pasca Pilkada dan Agenda Integritas

Dari sisi politik, periode terbaru ditandai konsolidasi pasca Pilkada serentak. Al Haris–Abdullah Sani tercatat menang dalam kontestasi Pilgub 2024 dan kemudian dilantik untuk masa jabatan 2025–2030.
Dalam kerja pemerintahan, dinamika anggaran dan prioritas pembangunan terlihat dari pembahasan perubahan KUA-PPAS/APBD bersama DPRD sebagai fondasi program prioritas layanan publik dan pembangunan daerah.

Di sisi tata kelola, pekerjaan rumah paling sensitif tetap soal integritas. KPK pada 2025 secara terbuka mendorong penguatan APIP di lingkungan Pemprov Jambi untuk menutup “rapor merah” tata kelola dan memperkuat pengawasan internal.
Ini sinyal jelas: pembangunan fisik tanpa disiplin pengawasan berisiko bocor di tengah jalan.

Ekonomi : Tumbuh, Tapi Masih Bergantung Komoditas

Secara makro, BPS mencatat ekonomi Jambi tumbuh 4,51% pada 2024, dengan PDRB ADHB Rp322,98 triliun dan PDRB per kapita Rp86,7 juta. Namun struktur ekonomi Jambi masih kuat bertumpu pada sektor berbasis sumber daya dan perkebunan. Data sensus pertanian menunjukkan kelapa sawit menjadi komoditas yang paling banyak diusahakan; subsektor perkebunan mendominasi unit usaha pertanian perorangan.

Tantangannya bukan cuma produksi, tapi hilirisasi: menjual bahan mentah membuat nilai tambah lari ke luar daerah, sementara volatilitas harga komoditas langsung memukul pendapatan rumah tangga dan APBD ketika siklus turun.

Pembangunan dan Infrastruktur : Konektivitas Dikejar, Logistik Jadi Kata Kunci

Di usia 69, kata kunci pembangunan Jambi adalah konektivitas. Proyek Jalan Tol Trans Sumatra ruas Betung–Tempino–Jambi terus dikebut; Hutama Karya menekankan dampaknya pada pemangkasan waktu tempuh dan penguatan mobilitas antarwilayah di koridor strategis.
Dari sisi transportasi udara, arus penumpang juga menguat: Bandara Sultan Thaha mencatat 1.018.319 penumpang sepanjang 2024.

Di saat yang sama, logistik komoditas memunculkan friksi klasik: jalan khusus batubara terus menjadi isu karena dampaknya pada jalan umum, keselamatan, dan kelancaran aktivitas warga. DPRD Jambi pada 2025 bahkan mendorong percepatan pembangunan jalan khusus batubara yang disebut dikerjakan oleh beberapa perusahaan.
Intinya : pembangunan bukan hanya “ada proyek”, tetapi apakah proyek itu menyelesaikan bottleneck harian masyarakat.

Pendidikan dan Pembangunan Manusia : IPM Naik, Tapi Kesenjangan Tetap Ada

Pada dimensi manusia, IPM Provinsi Jambi 2024 mencapai 74,36 (kategori tinggi), meningkat dari tahun sebelumnya.
Komponen pendidikan menunjukkan Harapan Lama Sekolah (HLS) 13,14 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 8,90 tahun pada 2024. Kesehatan juga bergerak dengan Umur Harapan Hidup saat lahir 74,06 tahun.

Menariknya, BPS juga mencatat seluruh kabupaten/kota sudah berada pada level “tinggi” atau lebih, dengan Kota Jambi pada status “sangat tinggi” (IPM 81,77).
Namun, angka provinsi yang membaik sering menyembunyikan cerita ketimpangan akses—mutu sekolah, guru, transportasi pendidikan, dan kemampuan keluarga membiayai pendidikan lanjut—yang biasanya paling terasa di wilayah perdesaan dan kantong-kantong terpencil.

Sosial-Ekonomi : Kemiskinan Naik Tipis, Alarm untuk Ketahanan Rumah Tangga

BPS melaporkan persentase penduduk miskin September 2024 sebesar 7,26%, naik tipis dibanding Maret 2024. Secara jumlah, penduduk miskin pada September 2024 tercatat 272,70 ribu orang.

Angka ini bukan sekadar statistik: ia menguji apakah pertumbuhan ekonomi benar-benar menetes ke bawah, atau hanya menggemukkan sektor tertentu sementara daya beli rumah tangga rapuh.

Hukum dan Kriminal : Narkotika, Illegal Drilling, dan Kejahatan Lingkungan

Di ranah hukum dan kriminal, Jambi menghadapi spektrum masalah dari narkotika hingga kejahatan berbasis sumber daya.
• Narkotika: Operasi Antik Siginjai 2025 dilaporkan mengungkap 116 kasus dengan 247 tersangka, disertai sitaan narkotika (termasuk sabu dan ekstasi). \
• Illegal drilling: Polda Jambi menangkap pelaku/pekerja penambangan minyak ilegal dan menyita barang bukti, menunjukkan masalah ini masih berulang.
• Karhutla (dimensi hukum lingkungan): Kementerian Lingkungan Hidup melaporkan luas karhutla di Jambi 421,77 hektare sejak 1 Januari hingga 28 Juli 2025—angka yang cukup untuk menjadi peringatan dini, terutama di wilayah gambut yang rentan.
Jika ditarik benang merahnya : tantangan penegakan hukum Jambi banyak beririsan dengan ekonomi ekstraktif. Selama insentif ilegal masih tinggi dan pengawasan lemah, kasus-kasus serupa cenderung berulang dengan pola yang hanya berganti pemain.

Usia 69 Bukan Sekadar Seremoni

Di ulang tahun ke-69, Jambi punya modal nyata: pertumbuhan ekonomi yang stabil, konektivitas yang terus dibangun, dan indikator pembangunan manusia yang naik. Tapi “usia matang” menuntut standar lebih tinggi: hilirisasi yang serius, pemerintahan yang bersih dan terukur, serta penegakan hukum yang konsisten untuk memutus rantai narkotika, illegal drilling, dan karhutla. (data dari berbagai sumber)