Inflasi Jambi Turun, Pemprov Perkuat Gerakan Pangan Murah
Jambi, Mediator
Pemerintah Provinsi Jambi terus memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus melindungi daya beli masyarakat. Upaya ini dilakukan di tengah tekanan harga pangan yang masih menjadi salah satu faktor utama pembentuk inflasi daerah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi yang dirilis 1 Oktober 2026, inflasi tahunan atau year-on-year (y-on-y) pada September 2026 tercatat sebesar 2,97 persen. Sementara inflasi bulanan atau month-to-month (m-to-m) berada di angka 0,19 persen, turun dibandingkan Agustus 2026 yang mencapai 0,38 persen. Adapun inflasi tahun kalender tercatat sebesar 2,32 persen.
Penurunan inflasi bulanan tersebut menjadi perkembangan positif bagi perekonomian daerah. Namun, pemerintah tetap perlu mewaspadai pergerakan harga sejumlah komoditas pangan yang berpengaruh langsung terhadap pengeluaran rumah tangga.
Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, mengatakan intervensi melalui pangan murah menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Menurutnya, kelompok makanan, minuman dan tembakau masih menjadi penyumbang utama inflasi di Provinsi Jambi.
“Cara intervensi harga melalui pangan murah menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat,” ujar Sudirman dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah pada 27 Oktober 2026.
Ia menegaskan, stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga bahan pokok perlu dijaga melalui koordinasi lintas sektor. Dengan demikian, masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa menghadapi lonjakan harga yang berlebihan.
Sejumlah komoditas yang menjadi perhatian dalam perkembangan harga pangan di Jambi meliputi cabai merah, beras premium dan daging ayam. Tingginya permintaan yang belum diimbangi pasokan memadai dapat mendorong kenaikan harga. Kondisi cuaca serta peralihan musim panen ke musim tanam juga berpotensi memengaruhi ketersediaan dan distribusi komoditas pangan.
Kepala BPS Provinsi Jambi, Aidil Adha, sebelumnya menjelaskan bahwa sejumlah komoditas yang mendorong inflasi bulanan September antara lain cabai merah, beras, daging ayam ras, cabai hijau, cabai rawit dan beberapa komoditas lainnya. Data tersebut memperlihatkan bahwa pergerakan harga pangan masih menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam menjaga kestabilan ekonomi daerah.
Untuk memperkuat intervensi pasar, Pemprov Jambi berkolaborasi dengan Bank Indonesia, instansi terkait, Bulog dan pelaku distribusi pangan melalui pelaksanaan GPM. Sejumlah kebutuhan pokok ditawarkan dengan harga di bawah harga pasar, di antaranya minyak goreng Rp15.500 per kilogram dan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Rp58.000 per kemasan lima kilogram dalam kegiatan yang diberitakan pada 21 Oktober 2026.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Johansyah, menyebutkan bahwa kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi dengan Dinas Pertanian Kota Jambi serta melibatkan distributor pangan dan kelompok tani. Pemerintah juga menyiapkan penguatan program Lahan Abadi Hortikultura (LATIBA) untuk mendorong produksi komoditas yang berkontribusi terhadap inflasi.
Menurut Johansyah, pengembangan lahan hortikultura di kabupaten dan kota diharapkan dapat memperkuat pasokan pangan lokal sehingga ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat dikurangi secara bertahap.
Sudirman juga mengingatkan masyarakat agar berbelanja sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian berlebihan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga pemerataan distribusi bahan pokok sekaligus memastikan program pangan murah dapat dimanfaatkan masyarakat yang membutuhkan.
Dengan inflasi tahunan yang tercatat sebesar 2,97 persen pada September 2026, tantangan berikutnya adalah mempertahankan stabilitas harga pada bulan-bulan selanjutnya. Konsistensi operasi pasar, penguatan produksi pangan lokal dan kelancaran distribusi akan menjadi faktor penting agar penurunan inflasi tidak hanya tercermin dalam statistik, tetapi juga dirasakan masyarakat melalui harga kebutuhan pokok yang lebih terjangkau. (*)
