Program MBG Dongkrak Gizi dan Ekonomi Warga, BGN Ungkap Dampak Nyata di Jambi
Kota Jambi, Mediator
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai memberikan dampak nyata di Jambi, baik dalam peningkatan kualitas gizi masyarakat maupun penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.
Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers usai Rapat Konsolidasi Pelaksanaan MBG yang dihadiri oleh pemerintah daerah, pelaksana lapangan, mitra, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, Sabtu (2/5/2026).
BGN mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 212 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di Jambi, dengan sebagian lainnya masih dalam tahap persiapan. Program ini telah menyerap sebanyak 9.635 tenaga kerja, yang mayoritas berasal dari kelompok masyarakat miskin ekstrem atau Desil 1 dan 2. Para pekerja tersebut rata-rata memperoleh penghasilan sekitar Rp100.000 per hari.
Dengan jumlah tersebut, aliran dana dari pemerintah kepada masyarakat melalui program ini mencapai sekitar Rp963 juta per hari hanya untuk honor tenaga kerja. Secara keseluruhan, anggaran MBG di Provinsi Jambi mencapai sekitar Rp7,2 miliar per hari yang tersebar di 11 kabupaten/kota. Dana tersebut juga mengalir ke berbagai sektor ekonomi lokal, seperti pedagang beras, daging ayam, telur, sayur, serta kebutuhan operasional lainnya seperti air mineral, gas, dan bahan bakar.
Selain dampak ekonomi, program MBG juga telah menjangkau sebanyak 446.087 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik. Pemerintah menekankan bahwa program ini merupakan bentuk intervensi untuk memastikan seluruh penerima mendapatkan asupan gizi seimbang, meliputi karbohidrat, protein, vitamin, dan serat.
BGN menilai pemberian bantuan dalam bentuk makanan lebih efektif dibandingkan bantuan uang tunai, karena dapat memastikan kualitas dan komposisi gizi yang diterima masyarakat sesuai standar nasional.
Meski demikian, pelaksanaan program masih menghadapi tantangan, terutama dalam ketersediaan bahan pangan akibat keterbatasan rantai pasok. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah didorong untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai inisiatif seperti urban farming, pertanian rumah tangga, serta desa tematik yang fokus pada komoditas tertentu guna mendukung kebutuhan SPPG.
Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan, BGN juga akan menerapkan sistem evaluasi berbasis aplikasi mulai pekan depan. Melalui sistem ini, pihak sekolah sebagai penerima manfaat dapat memberikan penilaian terhadap kualitas makanan yang diterima, mulai dari ketepatan waktu distribusi, aroma, rasa, hingga variasi menu.
Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap sejumlah kejadian yang disebabkan oleh pelanggaran standar operasional prosedur (SOP), termasuk makanan yang tidak layak konsumsi. Dengan adanya sistem evaluasi tersebut, diharapkan para pelaksana program dapat meningkatkan kepatuhan terhadap SOP serta menjaga kualitas layanan.
Pemerintah Provinsi Jambi menyatakan dukungan penuh terhadap keberlanjutan program MBG dan menilai rapat konsolidasi ini sebagai bagian penting dalam upaya evaluasi serta perbaikan pelaksanaan di lapangan. Ke depan, kebutuhan SPPG di Jambi diperkirakan mencapai lebih dari 500 unit, termasuk untuk wilayah terpencil dan pondok pesantren dengan jumlah santri besar.
Program MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas secara merata di seluruh wilayah. (rdh)
