Tak Bisa Atasi Inflasi, Pj Bupati Bakal Dicopot

Jambi, Mediator

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian memberi teguran keras kepada penjabat (Pj.) kepala daerah yang tak bisa mengendalikan inflasi. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid, di kantor pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (24/1/2023)..

“Kalau ada (Pj. kepala daerah) yang sampai 3 kali berturut-turut inflasi (daerah)nya di atas nasional, udahlah pasti akan out saja, pasti saya akan out-kan. Saya akan lapor presiden, ganti kemudian. Tapi sebaliknya rekan-rekan yang bisa mengendalikan inflasi dan relatif bagus, mau digoyang seperti apa kita akan pertahankan,” tegas Tito.

Tito menyampaikan pengendalian inflasi menunjukkan kualitas kepemimpinan Pj. kepala daerah. Sebab, dalam pelaksanaannya pengendalian inflasi tidaklah mudah.

“Kepala daerahharus melakukan pengecekan di lapangan dan melakukan tindakan-tindakan konkret, seperti melalui rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), operasi pasar murah, hingga gerakan menanam,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, mengiyakan sanksi tegas yang disampaikan Mendagri kepada Pj bupati yang tak mampu kendalikan inflasi.

“Ya, tadi pak menteri sudah jelas, tegas itu. Bagi para Pj yang sampai tiga kali, misalnya Januari, Februari, Maret inflasinya masih tinggi siap-siap saya berhentikan. Dia punya tanggungjawab itu, baik itu Pj gubernur, bupati, dan walikota kalau misalnya tidak mampu mengendalikan inflasi maka termasuk yang tidak saya rekomendasikan ke Presiden. Kira-kira begitu,” kata Sekda saat ditemui di ruangannya, Selasa (24/1/2023).

Diketahui saat ini, di Provinsi Jambi ada sebanyak tiga kepala daerah yang dijabat oleh Pj yaitu Kabupaten Muaro Jambi, Tebo, dan Sarolangun.

Saat disinggung soal pengendalian inflasi di daerah yang dijabat oleh Pj bupati yang ada di Provinsi Jambi, Sekda menjelaskan bahwa masih menjadi kajian lebih lanjut. Hal itu karena pencatatan inflasi di Provinsi Jambi hanya ada di dua daerah, yaitu Kota Jambi dan Kabupaten Bungo.

“Makanya kata pak menteri tadi nanti tiap-tiap kabupaten (pencatatan inflasi) ditambah lagi. Jadi tidak hanya dua, ditambah lagi dengan kabupaten lain. Sehingga misalnya kita 11 kabupaten/kota, kalau memang misalnya diambil 6 daerah kan agak terwakili. Pak menteri tadi sudah merespons itu,” ujarnya.

Sudirman menjelaskan bahwa Mendagri menginginkan agar daerah terus menjaga kestabilan harga komoditas-komoditas pangan.

“Catatan dari pak menteri agar waspada dan hati-hati, sekarang kan masih memaskii imlek, nanti juga kita memasuki puasa dan lebaran. Itu kebutuhan akan meningkat dan potensi harga juga meningkat,” kata Sekda.

Dipaparkannya beberapa komoditas yang perlu terus diwaspadai di antaranya cabai rawit, cabai merah, beras, bawang, telor dan ayam ras.

Pemprov Jambi kata Sudirman, telah melakukan kerjasama dengan stakeholder terkait dalam menjaga lonjakan inflasi, seperti Bulog, Bank Indonesia dan lainnya. Saat ini, angka inflasi di Provinsi Jambi berada di angka 6.39 persen.

“Memang di atas angka inflasi nasional 5.52, kita terus berupaya untuk terus memperbaiki itu karena kemarin kita agak terlambat merespons terkait kondisi inflasi. Mudah-mudahan tahun ini kita lebih punya pengalaman, sinergi dan kebersamaan dalam mengendalikan,” pungkasnya.

Turut ikut dalam rakor tersebut Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman dan kepala OPD di lingkup Pemprov Jambi.

(tsa/edi)