Terkait Pelantikan Kada dan Wakada, Pemprov dan DPRD Jambi Ikuti Rapat dengan Mendagri
Jambi, Mediator
Terkait pembahasan agenda pelantikan serentak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak 2024, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Sudirman bersama Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz, mengikuti rapat virtual melalui Zoom Meeting dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, Senin (03/02/2025).
Kegiatan berlangsung di Ruang Jambi Data Analytic Centre (JDAC), Kantor Gubernur Jambi. Rapat juga diikuti oleh Asisten II Setda Provinsi Jambi, Arif Munandar, serta Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi, Luthpiah.
Dalam rapat tersebut, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan pelantikan kepala daerah guna memberikan kepastian hukum dan memungkinkan kepala daerah yang terpilih segera bekerja.
“Pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa akan digabung dengan kepala daerah hasil putusan sela atau dismissal di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 20 Februari 2025,” ujar Tito.
Mendagri juga menekankan bahwa percepatan ini bertujuan untuk menciptakan kepastian politik di daerah serta memastikan roda pemerintahan berjalan dengan efisien.
“Dengan adanya kepastian politik, dunia usaha di daerah juga dapat berjalan optimal,” tambahnya.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa pelantikan kepala daerah yang tidak mengalami sengketa akan dilakukan bersamaan dengan mereka yang perkaranya dinyatakan gugur melalui putusan dismissal di MK.
Rapat ini juga diikuti oleh Asisten II Setda Provinsi Jambi, Arif Munandar, dan Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi, Luthpiah.
Sekda Provinsi Jambi, Sudirman, menyatakan bahwa Pemprov Jambi siap menindaklanjuti arahan dari pemerintah pusat agar pelantikan kepala daerah di Jambi dapat berjalan lancar sesuai jadwal.
“Kami akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan seluruh persiapan pelantikan berjalan dengan baik,” ujar Sudirman.
Dengan percepatan pelantikan ini, diharapkan kepala daerah terpilih dapat segera bekerja dan fokus menjalankan program-program pembangunan di daerah masing-masing. (dkf)
