Pemkab Batang Hari Raih Opini WTP ke-8 Kali Secara Berturut-turut dari BPK RI
Muara Bulian, Mediator
Pemerintah Kabupaten Batang Hari kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Jambi. Dengan ini, Pemkab Batang Hari sudah mendapatkan predikat opini WTP yang ke delapan kali secara berturut-turut.
Bupati Batang Hari, Muhammad Fadhil Arief, menerima langsung penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Batang Hari tahun anggaran 2022 dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Jambi, bertempat di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Jambi, Jumat (26/5/2023).
Kegiatan ini diawali dengan penandatanganan berita acara penyerahan dan menerima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2022 oleh Bupati Batanghari dan Ketua DPRD dimana berdasarkan hasil dari pemeriksaan Pemkab Batanghari meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian ke-8 kali berturut turut.
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten Batanghari telah melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah kepada badan pemeriksa keuangan Perwakilan Jambi.
Bupati Batang Hari atas nama pemerintah dan masyarakat menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK RI perwakilan Jambi yang telah berkenan melakukan audit terhadap laporan keuangan daerah Kabupaten Batang Hari. Serta selalu memberikan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam menjaga, mengelola, membangun dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan Daerah.
“Uang daerah milik masyarakat dan sudah seharusnya untuk membangun kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batanghari secara adil untuk itu saya berkomitmen akan menjadi pengelola dan penjaga keuangan pemerintah daerah yang amanah, profesional, kompeten dan akuntabel,” katanya.
Ia mengatakan karena kelemahan dan kekurangan dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sehingga terdapat temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti demi perbaikan ke depan.
“Dalam menindaklanjuti temuan-temuan tersebut kami telah menyusun rencana aksi yang dalam implementasinya. Kami mohon bimbingan dan arahan dari BPK RI agar tindak lanjut hasil audit ini dapat terselesaikan tepat waktu,” ujarnya.
Acara ini turut dihadiri Ketua DPRD Batang Hari, Anita Yasmin, Sekda Batang Hari Muhamad Azan dan Kepala OPD di lingkungan Pemkab Batang Hari.
Sementara itu, Sekda Batang Hari menyampaikan untuk jumlah temuan-temuan itu diketahui berkurang dari tahun lalu yang mencapai 24 item atau rekomendasi.
(Adv)
