Tiga Tahun Masyarakat Jambi Berhadapan dengan Antrean BBM, Siapa yang Bertanggung Jawab?
Jambi, Mediator
Persoalan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Provinsi Jambi kembali menjadi sorotan. Masalah yang disebut telah berlangsung selama kurang lebih tiga tahun tersebut dinilai belum menemukan penyelesaian yang jelas dan berkelanjutan.
Ketua Forum Jurnalis Migas (FJM) Jambi, Mursyid Sonsang, secara terbuka mempertanyakan persoalan tersebut kepada pihak Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) serta sejumlah kontraktor migas.
Pertanyaan itu disampaikan Mursyid dalam pertemuan bersama perwakilan SKK Migas dan sejumlah perusahaan migas di Ancol, Jakarta, Selasa malam (10/11/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri perwakilan sejumlah perusahaan, di antaranya PetroChina, Pertamina, PT Jastone, Moundor, serta Jindi South Jambi B.Co Ltd.
Dalam kesempatan itu, Mursyid menyoroti belum tuntasnya persoalan antrean BBM di Jambi yang terus berulang dari tahun ke tahun. Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian serius karena masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
Ia mempertanyakan mengapa persoalan yang sudah berlangsung begitu lama belum juga menghasilkan solusi konkret. Padahal, ketersediaan BBM merupakan kebutuhan penting bagi aktivitas masyarakat, transportasi, dan pergerakan ekonomi daerah.
Namun, Mursyid juga memberikan penegasan mengenai pembagian kewenangan antara SKK Migas dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Menurutnya, persoalan kelangkaan dan antrean BBM di SPBU secara langsung berkaitan dengan tugas dan fungsi BPH Migas, bukan menjadi kewenangan utama SKK Migas.
Ia menjelaskan, hubungan kemitraan FJM Jambi selama ini terjalin dengan SKK Migas. Karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami perbedaan tugas kedua lembaga tersebut agar persoalan yang disampaikan tidak salah sasaran.
SKK Migas merupakan lembaga yang mengelola kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Ruang lingkup kegiatannya meliputi eksplorasi atau pencarian cadangan migas, eksploitasi atau pengambilan sumber daya minyak dan gas bumi, hingga pengawasan produksi dan penghitungan lifting migas yang dihasilkan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).
Dengan kata lain, SKK Migas berfokus pada upaya menemukan dan menghasilkan minyak serta gas bumi dari wilayah kerja migas melalui kerja sama dengan para kontraktor.
Sementara itu, BPH Migas memiliki fungsi berbeda, yakni melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan serta pendistribusian BBM. Lembaga ini juga memiliki tugas berkaitan dengan pengaturan ketersediaan, alokasi, dan kelancaran distribusi BBM di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam konteks persoalan antrean di SPBU, peran BPH Migas menjadi relevan karena berkaitan langsung dengan pengawasan penyediaan dan penyaluran BBM. Adapun pelaksanaan distribusi di lapangan juga melibatkan badan usaha penyalur dan pihak terkait lainnya.
Menanggapi persoalan tersebut dalam pertemuan di Jakarta, Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumbagsel, Safei Syafri, menjelaskan bahwa produksi minyak nasional hingga kini masih belum mampu memenuhi target pemerintah. Akibatnya, kebutuhan energi dalam negeri masih harus ditopang oleh pasokan impor.
Safei juga menyebutkan bahwa persoalan antrean BBM tidak hanya terjadi di Jambi, tetapi ditemukan pula di sejumlah daerah lain, termasuk Sumatera Selatan.
Karena itu, diperlukan kerja sama berbagai pihak untuk mendorong pencapaian target produksi minyak dan gas nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri.
Meski demikian, persoalan produksi migas dan distribusi BBM merupakan dua aspek berbeda yang membutuhkan penanganan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing lembaga.
Bagi masyarakat dan pelaku usaha, kepastian memperoleh BBM bukan sekadar persoalan kenyamanan, melainkan juga menyangkut kelancaran aktivitas ekonomi sehari-hari. Antrean panjang yang terus berulang dapat menghambat mobilitas masyarakat, kegiatan transportasi, serta produktivitas berbagai sektor usaha.
Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih kuat antara BPH Migas, badan usaha penyalur BBM, pemerintah daerah, serta instansi terkait untuk mengidentifikasi penyebab utama persoalan tersebut dan memastikan distribusi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Pada saat yang sama, peningkatan produksi migas nasional tetap menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan energi Indonesia.
Pertanyaan mendasar yang masih menunggu jawaban adalah mengapa antrean BBM di Jambi terus berlangsung selama tiga tahun dan langkah konkret apa yang akan dilakukan pihak-pihak berwenang agar masyarakat tidak terus-menerus menghadapi persoalan serupa.(mdr)
