Waduh, Duit Beli Kondom BKKBN Provinsi Jambi Terindikasi di korupsi
Jambi, Mediator
Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jambi didatangi DPP LSM Mappan, yang mempertanyakan realisasi, pengusulan anggaran sampai dengan evaluasi penggunaan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), pada Kamis, 21 April 2022.
Sekjen DPP LSM Mappan, Hadi Prabowo, dalam orasinya mengatakan telah mendapatkan data bahwa di tahun anggaran 2021, Dana Alokasi Khusus yang diperuntukkan untuk Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang dikelola oleh BKKBN Perwakilan Provinsi Jambi itu senilai Rp.36 Milliar.
Sementara dalam Petunjuk Teknis (Juknis) penggunaan dana bantuan operasional keluarga berencana tahun anggaran 2021, terdapat berbagai macam peruntukan dana BOKB.
“Dalam juknis BOKB yang kami baca ini peruntukannnya macam-macam, untuk suntik KB, untuk pil KB, untuk kondom. Dalam juknis disebut Alkon atau alat kontrasepsi. Nah, bantuan alat kontrasepsi, itu tertera di dalam juknis tahun anggaran 2021. Perlu dipertanyakan untuk beli kondom, suntik KB, dan kawan-kawannya nilainya sampai Rp36 M,” kata Sekjen DPP LSM Mappan Hadi Prabowo.
Namun, ternyata serapan anggaran tersebut tergolong rendah.Berdasarkan temuan Hadi Prabowo, dari total anggaran Rp 36 M lebih itu. Masih terdapat sisa anggaran senilai Rp9 M. Hal tersebut pun menjadi bahan tertawaan ssjumlah massa LSM yang sedang melangsungkan aksi di kantor BKKBN Provinsi Jambi.
“Dak abis pula anggaran tahun 2021 itu, masih sisa Rp9 M. Ngeri untuk beli kondom sekali pake gitu Rp 36 M. Tahun ini meningkat jadi Rp 41 M, sedangkan tahun kemarin itu masih belum habis untuk beli kondom ini, tahun ini naik,” kata Hadi Prabowo.
Berdasarkan sejumlah temuan pun, DPP LSM Mappan, menduga bahwa realisasi dan pelaporan yang dilakukan oleh faskes yang berkerja sama atau yang teregistrasi oleh BKKBN ini sarat manipulasi.
“Hari ini rielnya orang mau suntik KB di Puskesmas ini bayar kok, bukan ga bayar, kalau kita lihat dari bantuan operasional berdasarkan juknis. itu gratis ga ada bayar-bayar. Sekarang pasang implan bayar, suntik KB bayar, beli kondom apalagi. Bayar. Ini real ya pak, ini faktanya di lapangan,” ujar Hadi Prabowo.
Hadi juga mengungkapkan ada dana Rp 36,4 M tahun anggaran 2021 dialokasikan kepada 300 akseptor. Seharusnya dengan anggaran penerima bantuan itu yang datang ke Puskesmas atau bidan desa seharunya tidak perlu bayar lagi karena sudah ada anggaran, sebagaimana diatur dalam Juknis .
“Setiap faskes itu hanya bisa menerima akseptor namanya (penerima manfaat) dengan budget 100 ribu per hari untuk 3 orang berarti 30.000. Kalikan 304 faskes yang teregistrasi di BKKBN,” katanya.
“Tahun 2021 saja tidak bisa dihabiskan, kenapa? Jangan-jangan nama-nama penerima atau akseptor ini fiktif. sekarang anggaran 2022 minta ditambahi.Apa-apaan itu?” kata Hadi. (ion)
