Al Haris Tegaskan Komitmen Perbaiki Keuangan dan Dorong Kesejahteraan Jambi
Jambi, Mediator
Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris menyampaikan jawaban Pemerintah Provinsi Jambi atas pandangan umum fraksi DPRD terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Selasa (14/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Al Haris mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-14 kali berturut-turut dari BPK RI. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama pemerintah daerah dan DPRD, sekaligus menjadi motivasi untuk memperkuat tata kelola keuangan.
Gubernur menegaskan Pemprov Jambi terus melakukan perbaikan melalui penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen risiko, penyelesaian rekomendasi audit, serta peningkatan kepatuhan terhadap aturan.
Terkait pendapatan daerah, Al Haris menjelaskan realisasi pendapatan 2025 mencapai Rp4,30 triliun atau 96,99 persen dari target Rp4,44 triliun. Belum tercapainya target dipengaruhi penerapan skema opsen pajak, relaksasi PKB, serta belum optimalnya penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak.
Ia menyebut pemerintah terus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi basis data, pengawasan objek pendapatan, serta pemanfaatan aset daerah.
Dari sisi belanja, Gubernur menyampaikan sejumlah program yang berdampak langsung kepada masyarakat, seperti pendidikan dengan realisasi 95,33 persen, kesehatan 91,72 persen, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan 94,55 persen. Program PRO JAMBI turut berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan menjadi 6,89 persen pada September 2025.
Al Haris juga menjelaskan berbagai upaya pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur, irigasi, pengelolaan migas, penguatan BUMD, serta tindak lanjut rekomendasi BPK.
Menanggapi persoalan temuan pemeriksaan dan aset daerah sekitar Rp1,5 triliun, Al Haris menegaskan angka tersebut tidak seluruhnya merupakan dana yang harus dikembalikan sekaligus. Di dalamnya terdapat berbagai komponen, seperti tunggakan pajak lama, aset bermasalah, dan temuan yang masih perlu ditelusuri.
Pemprov Jambi, kata dia, akan berkoordinasi dengan BPK RI untuk memastikan penyelesaian setiap temuan dilakukan secara jelas dan sesuai ketentuan.
Selain itu, pemerintah provinsi juga terus menjalankan program penanganan karhutla, peningkatan layanan kesehatan, serta sektor pertanian yang mencatat kenaikan produksi padi 2025 hingga 30,88 persen.
Menutup penyampaiannya, Al Haris mengapresiasi masukan seluruh fraksi DPRD dan menegaskan pembangunan harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat, seperti infrastruktur yang semakin baik, layanan publik meningkat, dan kesejahteraan yang terus tumbuh. (dkf)
